Wednesday, July 3, 2013

Polisi periksa Dinas Kependudukan soal sindikat penjualan bayi

Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat hari ini meminta keterangan beberapa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Permintaan keterangan ini berkaitan dengan pemalsuan dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan passport.

"Hari ini empat atau lima. Mungkin kalau tidak hari ini besok, tapi sudah kita panggil," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Suntana di Mapolres Jakarta Barat, Senin (11/2).

Suntana menjelaskan, sampai saat ini polisi masih menelusuri bagaimana sindikat penjulan bayi tersebut mendapatkan surat dan dokumen.

"Sampai sekarang kita masih mencari keterangan, apabila di kemudian hari terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen, akan kita proses," ujar Suntana.

Dia menjelaskan, baik yang memalsukan atau yang membantu memalsukan juga akan diproses.

"walaupun itu melibatkan petugas dari instansi yang terkait."

Beberapa dokumen yang menjadi barang bukti berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan passport.

"Ada surat-surat asli, tapi data-datanya palsu, seperti passport. Passport-nya itu asli. Tapi kan belum tentu, tapi kan dari pihak imigrasi ada syarat-syaratnya," imbuh Suntana.

Salah satu petugas Dukcapil yang akan dimintai keterangan adalah Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat Mohammad Hatta.
Read more »

Perempuan Manado Kian Sering Gugat Cerai

MANADO, KOMPAS.com- Angka perceraian di Kota Manado terus meningkat dalam kurun setahun ini. Dinas Catatan Sipil Kota Manado mencatat, hingga pertengahan Juli tercatat 148 kasus perceraian, naik hampir 40 persen dari angka perceraian tahun 2011.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Ventje Pontoh, Sabtu (15/9/2012), mengungkap, kenaikan angka perceraian terjadi di kalangan keluarga muda berusia 18-35 tahun.
"Persoalan kecil (rumah tangga) dapat memicu perceraian. Banyak pasangan muda yang emosional menyikapi hidup berumah tangga," katanya.
Ia menyebut persoalan kecil seperti sikap cemburu
dari masing-masing pasangan, tetapi lebih banyak gugatan cerai dilakukan oleh para wanita.
Data dari Pengadilan Agama Manado menyebutkan, selama kurun waktu dua tahun 2009 dan 2010 terjadi 472 kasus perceraian, berbading lurus dengan data perceraian di Pengadilan Negeri Manado sebanyak 479 kasus.
Novry Oroh, hakim di Pengadilan Negeri Manado, menambahkan, sikap cemburu buta dari perempuan terhadap pasangannya dominan dalam kasus perceraian. Penyebab lainnya seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.
"Bayangkan karena sebuah SMS, sang istri langsung menggugat suaminya. Pasangan muda (terutama perempuan) yang emosional menyikapi hidup berumah tangga," katanya.
Menurut Oroh, semua kasus yang masuk ke pengadilan negeri hampir semua berujung perceraian. "Setiap kasus kami menawarkan perdamaian (rujuk) tetapi hanya sedikit yang rujuk kembali. Dari 20 kasus hanya satu yang berdamai," katanya.
Read more »

BKKBN Gandeng UNS Tangani Masalah Kependudukan

Ilustrasi. (Foto: okezone)SOLO - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk berkerjasama dalam penanganan masalah kependudukan.

Terutama dalam penelitian dan penyediaan data kependudukan hingga sosialisasi kepada masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama antara UNS dengan BKKBN di Gedung Rektorat UNS, Solo, Senin (20/5/2013).

UNS diwakili oleh Pembantu Rektor II UNS, Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH dan BKKBN diwakili oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Wendy Hartanto.

Pada kesempatan itu, Jamal mengatakan bahwa UNS memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan penelitian di bidang kependudukan, seperti Pusat Pengembangan Kependudukan (PPK) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

"Selain itu, di antara sembilan fakultas di UNS ada enam fakultas yang telah menerapkan mata kuliah kependudukan sebagai mata kuliah wajib," jelas Pembantu Rektor II UNS.

Terkait dengan kerjasama itu, Jamal mengatakan bahwa untuk membantu sosialisasi kependudukan, saat ini UNS telah menyiapkan sebanyak 5.000 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat melaksanakan KKN pada Agustus 2013 mendatang.

Sementara itu, Wendy Hartanto mengatakan bahwa ketersediaan data dan penelitian adalah penting untuk dapat menyelesaikan masalah kependudukan. Oleh karena itu, BKKBN mengandeng perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah UNS untuk membantu menyediakan data dan penelitian, bahkan sekaligus sosialisasi kependudukan. (ade)
Read more »

BKKBN Borong Kondom Rp25 M, untuk Siapa?

Foto: Lamtiur Kristin/OkezoneMATARAM - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief menegaskan kembali bahwa tidak ada pembagian kondom secara massal, seperti yang disebut-sebut bakal jadi salah satu program Menteri Kesehatan yang baru, Nafsiah Mboi.

Seperti diungkapkan Sugiri usai temu kader PLKB di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Menteri Kesehatan tidak pernah mengatakan akan membagikan kondom gratis secara massal.

"Kalau kondom yang dibagikan oleh BKKBN, dibagikan kepada remaja berisiko. Kalau kita dikatakan membantu penanggulangan HIV/AIDS, itu bagiannya saja," katanya, Rabu (27/6/2012).

Menurut Sugiri, pembagian kondom kepada remaja berisiko dalam usia subur dilakukan karena belum semua remaja sadar akan risiko seks bebas.

"Itu perlu, tidak semua kan imannya baik," sambungnya.

BKKBN, lanjut Sugiri, menganggarkan Rp25 miliar untuk belanja kondom pada angaran tahun 2012. Kondom yang dibeli sebanyak 415 ribu gros. "Dan ingat, itu produk dalam negeri," tutupnya.  (sus)
Read more »

Indonesia Terancam Alami Ledakan Penduduk

Dokumentasi OkezoneGRESIK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, mengatakan Indonesia belum mengalami ledakan penduduk. Namun, hal itu bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi sejak saat ini.

"Di Indonesia sendiri ledakan penduduk belum terjadi tapi tanda-tanda ke arah sana ada," kata Sugiri di Gresik, Jawa Timur, Jumat (11/5/2012).

Kata dia, tanda itu muncul dari beberapa hal. Pertama, vertilitas Indonesia sejak 2002 ke 2007 mengalami stagnasi. Kalau program KB tidak direvitalisasi pasti akan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk. "Itu akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang sangat bermakna," ucapnya.

Tanda yang kedua, tambahnya, struktur penduduk usia balita di Indonesia masih tinggi. "Rasio sudah mengatakan sekitar 20 persen itu adalah cukup besar ini sebuah pertanda bahwa pertumbuhan masih tinggi," cetusnya.

Tanda terakhir adalah jumlah generasi muda masih cukup besar sekitar 64 juta. Sugiri khawatir jika 64 generasi muda tak menghiraukan program Keluarga Berencana (KB) maka berapa besar anak yang dilahirkan oleh 64 juta generasi muda.

"Ini tentu akan menghasilkan pertumbuhan lebih besar lagi. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai ada ledakan penduduk," paparnya.
Read more »

Akta Lahir Elektronik Diluncurkan

Akta Lahir (Ist)JAKARTA – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta segera meluncurkan program akta kelahiran onlineakhir tahun ini, di enam rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan mengatakan, akta kelahiran merupakan urusan administrasi kependudukan yang wajib dilakukan oleh seluruh warga DKI Jakarta.

Pasalnya, dokumen akta kelahiran merupakan pengakuan perwujudan kelahiran seseorang terkait dengan nama,asal-usul,dan silsilah. Selain itu di akta kelahiran memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga orangtua. “Ini untuk memudahkan pendaftaran sehingga semua orang yang lahir di Jakarta akan otomatis terdaftar,”ujarnya.

Menurut dia, akta kelahiran merupakan administrasi awal bagi urusan administrasi lainnya.Akta kelahiran juga berfungsi sebagai perlindungan kepada anak dengan melegalkan secara hukum peristiwa kelahiran anak sehingga dapat mencegah pencurian anak.

Selain itu, pengurusan akta kelahiran merupakan penerapan dari Undang-Undang No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengaplikasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 4/2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta.Di kedua peraturan tersebut dinyatakan setiap orang harus mempunyai NIK dan akta kelahiran.

“Kami akan mulai di rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta dan puskesmas yang melakukan fungsi pelayanan kelahiran. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa di-launching,” paparnya. Sistem ini akan diprogramkan online dengan kelurahan sehingga akta kelahiran bisa langsung didapatkan di rumah sakit atau puskesmas tanpa mendatangi lagi kelurahan setempat.

Sistem integrasi ini secara otomatis membuatkan NIK anak dan data kependudukan dan bisa langsung dimasukkan dalam KK orang tuanya. “Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi. Karena masyarakat tidak perlu bolak-balik, cukup di tempat peristiwa kelahiran itu terjadi, akta bisa didapatkan."

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendukung rencana Dinas Dukcapil membuat akta online. Namun, dia berharap pembuatan akta online tersebut dapat menyentuh semua kalangan. “Karena banyak masyarakat yang justru tidak mengerti dengan hal ini sehingga harus menyentuh hingga ke bawah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga menyarankan kalau Dukcapil harusnya bisa merangkul para bidan yang ada di pelosok kampung. Sebab,masyarakat bawah lebih memilih menggunakan jasa bidan untuk melahirkan dibandingkan ke puskesmas. “Saya rasa perlu ada kerja sama dengan para bidan, karena di perkampungan banyak juga yang lebih memilih bidan dibandingkan ke rumah sakit atau puskesmas,” tandasnya.

Salah satu petugas puskesmas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Amril Muhammad mengatakan,pihaknya sudah mendengar kabar tersebut. Namun, sampai kemarin belum ada penambahan perlengkapan terkait penggunaan sistem online. “Namun, kalau memang untuk pelayanan, makakami siap,” tandasnya. (Koran SI/Koran SI/ram)
Read more »

Walah... XXX Masuk Daftar Pemilih Pilgub Jateng

IlustrasiSRAGEN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menemukan banyak nama-nama misterius dalam daftar calon pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013.

Parahnya, nama aneh yang ditemukan, seperti Mr X, Mr XX, Mr XXX, Mr Doble, GI, SI, TOR, FJT, dan ATK juga memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Nama-nama calon pemilih misterius tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Desa Sepat, Pilang, Sidodadi dan Jati Kecamatan Masaran melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap DP4. Lebih mengejutkan lagi, nama-nama misterius tersebut seluruhnya memiliki NIK," papar Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki, Selasa (5/2/2013).

Untuk itu, sejumlah nama calon pemilih yang masuk DP4 harus dilakukan pencocokan dan penelitian. Pihaknya menduga, masih ada temuan serupa yang terjadi di kecamatan lain.

"Atas temuan nama-nama misterius itu, panwaslu segera memanggil pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sragen untuk mengklarifikasi data kependudukan. Kenapa sampai ada nama-nama misterius masuk sebagai calon pemilih, apakah ada kesengajaan atau tidak," ujarnya penuh tanya.

Hasil dari klarifikasi tersebut akan dijadikan pegangan Panwaslu Sragen untuk mengambil langkah setelah melaporkan penemuan tersebut kepada Bawaslu.
Read more »

BKKBN Minta Peningkatan Status jadi Kementerian

IlustrasiBATAM - Lemahnya koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar lembaga yang mengemban pelaksanaan program kependudukan dan KB membuat upaya pengendalian penduduk terhambat. Selain itu, terkadang usaha untuk menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai penunjang Undang-Undang menemui jalan buntu.

Sebut saja peraturan pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang hingga saat ini masih belum terealisasi.

“Bukan soal lambat, tapi karena memang banyak kendala untuk menerbitkan PP salah satunya persoalan kelembagaan yang tidak kuat,” kata Sekertaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sudibyo Alimoeso di Batam, Jumat (9/12/2011).

Sudibyo menambahkan, persoalan kelembagaan ini bisa diselesaikan bila ada terobosan, salah satunya dengan meningkatkan status BKKBN menjadi setingkat kementerian.

Sementara itu, anggota komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan, usulan peningkatan status adalah hal yang wajar. "Peningkatan status itu tentunya akan membuat BKKBN menjadi baik dan memiliki otonomi yang kuat. Tidak tergantung, DPR tentunya akan sangat mendukung hal ini,”kata Sri.

Namun, Sri mengatakan untuk peningkatan status diperlukan perubahan atas Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 terlebih dahulu. "Peningkatan status memang belum disampailan ke pemerintah. Yang pasti harus diubah dulu Undang-Undang nomor 52 yang memuat status BKKBN," katanya.

Untuk diketahui, Saat ini berdasarkan Perpres nomor 62 tahun 2010, BKKBN berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sebelumnya BKKBN merupakan badan otonom.
Read more »

Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan

1371954311412407994
Keluarga Berencana (KB) akan terlintas image bahwa dalam memiiki anak cukup dua saja dan sebisa mungkin menciptakan keluarga kecil agar bahagia sejahtera. Tetapi setelah saya mengikuti semiinar selama kurang lebih 2 jam bersama BKKBN 19/06 lalu, saya menjadi lebih paham bahwa Keluarga Berencana itu tak sekadar mempunyai keluarga kecil.
Ibu Ninuk (Kompas) Prof Fasli (BKKBN) Bang Isjet (Kompasiana)
Dengan Narasumber kepala BKKBN Prof.dr.H.Fasli Jalal, Sp.GK, Phd di Tartine FX. Kami diberikan pengetahuan luas terkait kependudukan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan kependudukan ini sangat berdampak terhadap kualitas pembangunan bangsa. Karena ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk yang tinggi terhadap kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan yang layak akan menjadi masalah jika pemerataannya kurang.
Isu kependudukan telah lama menadi perhatian negara, Meskipun baru dimulai pada zaman Orde Baru (1970an).
Pada zaman Hindia Belanda, diberlakukan solusi Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Pada era Soekarno program Transmigrasi dilakukan pada Taun 1950an dan mendukung pro-natalis yaitu mendukung masyarakat untuk berketurunan banyak agar negara cepat berkembang penduduknya. Namun di era Soeharto berlawanan, menjadi Antinatalis.
Kebijakan Antinatalis yang menjadikan KB sebagai program Nasional cukup berhasil di era kepemimpinan Soeharto. Sebab berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk. Terbukti dengan melesetkan perkiraan ahli, Widjojo Nitisastro yang memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 350 Juta pada Tahun 2000 dan natanael Iskandar memperkirakan penurunan pada jumlah 280 Juta jiwa. Nyatanya pada Tahun 2000 tercatat hanya 206 Juta jiwa saja atau berhasil dicegah 74 Juta-144 juta kelahiran dalam 30 tahun.
Kebijakan KB banyak dkritik serta menjadi pertentangan hati nurani bagi sebagian masyarakat. Karena dianggap menghalangi hak asasi untuk reproduksi. Terutama bagi kaum perempuan.
Prof.dr.Fasli Jalal mengemukakan “ Apa yang sering diungkapkan sebagian masyarakat yang memberikan pandangan, bahwa mempunyai anak adalah hak indvidu yang bebas dilakukan adalah tidak mempunyai alasan dasar. Sebab orangtua yang demikian tak memikirkan bagaimana kesejahteraan anak-anaknya kemudian hari dalam kondisi yang serba kekurangan.” Tambahya.
Alasan yang dikemukakan Prof.dr.Fasli Jalal adalah sangat mendasar. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang sedang dialami Bangsa Indonesia sangat tidak seimbang dengan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraannya. Secara realita masih tidak merata penyebaran penduduk untuk Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Masih banyaknya fasilitas kesehatan yang tak memadai dan tak dapat melayani masayarakat secara maksimal. Angka pengangguran semakin meningkat. Persaingan ketat dan hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan.
Sebagian masalah yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tak seimbang adalah pernikahan dini. Terutama mindset pada masyarakat pedesaan yang masih terpaku pada adat. Juga remaja perkotaan yang melakukan pergaulan bebas. Sehingga pada saat mereka menikah belum siap secara psikologis dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan angka kawin-cerai meningkat. Sementara mereka masih punya tanggungan yang terabaikan. Begitu menikah lagi punya lagi anak yang semakin menjadi beban tanggungan hidupnya. Maka disarankan usia pernikahan ideal bagi laki-laki adalah usia 25 Tahun dan bagi perempuan 21 Tahun.
Usia perempuan 21 Tahun karena dianggap sudah lebih siap dalam rahimnya untuk menerima janin, pemikiranpun sudah lebih matang. Sedangkan laki-laki 25 Tahun usia idealnya untuk menikah karena laki-laki pada usia tersebut sudah bisa melindungi istri dengan rata-rata penghasilan dari pekerjaanya sudah layak menghidupi keluarga.
Dari segi urgensi, saya berpendapat bahwa KB adalah perlu didukung untuk menekan pertambahan penduduk yang tak seimbang dengan kualitas pendidikan, produktivitas dan kesejahteraannya. Karena dengan demikian, kesempatan negara untuk memberi celah pembangunan yang leluasa akan bisa dicapai.
BKKBN telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kompeten di berbagai daerah. Misalnya penyuluhan KB dengan bagi-bagi alat kntrasepsi gratis, konsultasi secara berkala kepada masyarakat. Bukan hanya itu, BKKBN juga bekerjasama dengan BNN untuk penyuluhan anti narkoba, memberi pelatihan bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas dan lain-lain. Jadi masalah kependudukan adalah masalah yang luas. Setiap masyarakat wajib ambil peran didalamnya agar program ini sukses dan dapat dirasakan dengan maksimal.
Yang perlu digarisbawahi pada saat ini adalah bangsa Indonesia harus bisa menumbuhkan sumber daya manusia berkualitas dengan meningkatkan pendidikan, memperbanyak skill dan membentuk moral yang luhur bagi masyarakatnya. Sebab dengan kondisi demikian, penduduk sebanyak apapun pertumbuhannya, akan menjadi seimbang pembangunannya. Dan segala kendala dapat di minimalisir.
Read more »

Program KB Berbasis Pasar Tradisional Diluncurkan

INDRALAYA, KOMPAS.com — Program Keluarga Berencana (KB) berbasis pasar tradisional diluncurkan di Pasar Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (12/12/2012).
Program bertajuk "Gerakan Pemberdayaan Keluarga Pas Sasaran (Gerebek Pasar)" ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan gerakan KB melalui pasar tradisional.
Acara yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu dihadiri camat dan lurah di seluruh Ogan Ilir. Selain itu, dibuka klinik KB gratis di mobil-mobil operasional.
Sebanyak 15 pria juga mendaftarkan diri untuk vasektomi. Selain gratis, para kaum lelaki yang menjalani operasi kecil di mobil operasional itu juga memperoleh Rp 150.000 per orang sebagai bantuan jatah hidup tiga hari.
"Ini karena mereka harus istirahat, tak bisa kerja tiga hari setelah operasi ini," kata Evi Siliviani, Kasubdit Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Sumsel.
Wakil Bupati Ogan Ilir Daud Hasyim mengatakan, gerakan ini diharapkan meningkatkan kemauan masyarakat untuk KB.
Melalui pasar, sosialisasi KB diharap lebih efektif mengingat pasar tradisional menjadi lokasi bertemunya masyarakat dari berbagai kalangan.
Program ini juga diharapkan bisa menjadi proyek percontohan untuk Indonesia. Saat ini, pertambahan penduduk di Indonesia sekitar empat juta setahun. Pertumbuhan penduduk dinilai perlu segera diredam.
Read more »

Warga Eks Timtim Minta Akta Kelahiran Digratiskan

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Sejumlah warga eks Timor Timur di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, meminta pengurusan akta kelahiran untuk anak-anak mereka digratiskan.

Hal itu disampaikan 30 warga perbatasan RI-Timor Leste itu, di sela-sela hearing antara anggota DPRD Kabupaten TTU, yang difasilitasi oleh Plan Indonesia Program Unit Kefamenanu dengan dukungan dana dari Uni Eropa, Minggu (23/6/2013).

Menanggapi permintaan itu, anggota DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Talan mengatakan akan mengusulkan hal itu dalam sidang paripurna di DPRD.

“Ini permintaan yang memiliki makna filosofis dan tentunya kita akan berkomitmen untuk menyampaikan dalam sidang paripurna nanti, agar akta kelahiran bagi anak-anak dari penduduk eks Timor Leste, dibebaskan dari biaya administrasi,” jelas Talan.

Talan juga menyatakan kesediannya membantu pengurusan akte kelahiran bagi 111 anak SMPN Napan yang sampai saat ini, belum juga memiliki akta kelahiran.

“Akta kelahiran sangatlah penting dimiliki oleh semua warga negara, karena khusus untuk anak-anak, yang kelak akan melamar pekerjaan salah satu persyaratannya harus memiliki akta kelahiran,”kata Talan.

“Adik-adik ini kita pacu untuk memiliki akta kelahiran, karena apabila mau tes polisi, pegawai negeri sipil atau pekerjaan lainnya, harus urus akta Kelahiran. Saya siap bantu telepon Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, urus satu hari saja selesai, apabila semua dokumen persyaratan telah lengkap,” papar Talan.

Sementara itu Universal Birth Registration Supervisor, Plan Indonesia PU Kefamenanu, Tirza Claudia, mengatakan hearing bertujuan untuk membantu anggota DPRD memahami situasi anak-anak dan pemuda di desa serta meyakinkan anggota parlemen tentang pentingnya pencatatan kelahiran dan advokasi untuk penerapan peraturan daerah tentang desentralisasi pelayanan pencatatan kelahiran.

“Plan Indonesia sebagai LSM International, sangat fokus terhadap isu rendahnya tingkat kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten TTU, sehingga pertemuan dengan anggota DPRD ini pun masih akan dilakukan di tiga desa lainnya di Kecamatan Bikomi Utara pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2013 mendatang,” jelas Claudia.
Read more »

Pertumbuhan Penduduk Dunia Lampaui Prediksi

NEW YORK, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan, pertumbuhan jumlah penduduk dunia ternyata lebih tinggi daripada perkiraan dua tahun lalu. Revisi prediksi pertumbuhan tersebut memunculkan
pertanyaan soal daya dukung alam dan sejumlah masalah lain.
Dalam laporan bertajuk ”Prospek Populasi Dunia: Revisi 2012” yang dirilis di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (14/6), disebutkan, penduduk dunia akan naik menjadi 8,1 miliar jiwa pada tahun 2025 dari jumlah 7,2 miliar jiwa saat ni. Jumlah itu akan terus berkembang menjadi 9,6 miliar pada tahun 2050. Prediksi sebelumnya, penduduk dunia diperkirakan ”hanya” mencapai 9,3 miliar jiwa pada 2050.
Menurut laporan terbaru ini, pertumbuhan penduduk paling tinggi akan terjadi di negara-negara berkembang, dan lebih dari setengah penambahan jumlah penduduk dunia itu akan terjadi di Afrika. PBB memperkirakan, pada awal abad depan, populasi penduduk bumi bisa mencapai 16,6 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk terbesar akan terjadi di negara-negara miskin.
”Meski pertumbuhan penduduk di dunia secara keseluruhan telah melambat, laporan ini mengingatkan kita bahwa beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, pertumbuhan penduduknya masih pesat,” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Wu Hongbo, Jumat (14/6/2013).
Menurut laporan itu, populasi Afrika bisa meningkat dari 1,1 miliar jiwa pada tahun 2013 menjadi 2,4 miliar jiwa pada tahun 2050, dan berpotensi menjadi 4,2 miliar jiwa pada tahun 2100. Pertumbuhan populasi yang lebih tinggi dari perkiraan semula itu memunculkan sejumlah pertanyaan soal daya dukung.
Organisasi World Population Balance menyatakan, sumber daya yang dimiliki planet Bumi saat ini idealnya hanya mampu mendukung sekitar 2 miliar orang dengan standar hidup di Eropa.
Majalah Scientific American pada 27 Oktober 2011 menurunkan laporan yang menyebutkan populasi yang semakin besar juga membutuhkan sumber daya lebih banyak, mulai dari air, pangan, mineral, hingga energi dan ketersediaan lahan untuk pertanian.
Direktur Divisi Populasi pada Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB John Wilmoth mengatakan, peningkatan populasi memang diproyeksikan akan menimbulkan tantangan. Namun, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan sumber daya, misalnya bahan pangan.
”Dunia telah sangat berpengalaman dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat. Populasi dunia meningkat dua kali lipat antara tahun 1960 dan 2000. (Namun) suplai pangan dunia juga meningkat lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama,” kata Wilmoth.
Dua ekstrem
Menurut dia, yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya dua kondisi ekstrem. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk cepat di negara-negara miskin. Sebaliknya, di negara-negara kaya, populasi penduduknya menurun dengan penduduk yang makin tua.
Jumlah penduduk di negara-negara paling terbelakang diperkirakan akan naik dua kali lipat dari 898 juta jiwa tahun ini menjadi sekitar 1,8 miliar jiwa pada tahun 2050. Adapun populasi negara-negara maju diperkirakan hanya bertambah dari 1,25 miliar pada tahun ini menjadi 1,28 miliar pada tahun 2100.
Wilmoth mengatakan, untuk mencegah timbulnya masalah itu, yang perlu dihindari saat ini adalah pertumbuhan cepat karena angka fertilitas terlalu tinggi, atau penuaan populasi yang cepat karena angka fertilitas terlalu rendah.
Menurut Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Julianto Witjaksono, Jumat, saat ini angka fertilitas total (TFR) Indonesia 2,6 dan mengalami stagnasi selama 10 tahun. Target menurunkan TFR pada tahun 2015 menjadi 2,1 tidak tercapai.
Menurut Julianto, target penurunan TFR itu akan disesuaikan secara bertahap, yakni 2,3 pada tahun 2015; 2,2 pada tahun 2020; dan 2,1 pada tahun 2025. Jika target tercapai, penduduk Indonesia diproyeksikan menjadi 281,5 juta pada tahun 2025 dan 330 juta jiwa pada tahun 2050.
Jika target tidak tercapai, jumlah penduduk Indonesia akan meledak dan menjadi beban perekonomian. Anggaran negara akan banyak terserap untuk penyediaan pangan dan layanan pendidikan dan kesehatan.
Terkait ketahanan pangan Indonesia, Deputy Country Director Oxfam Aloy Suratin mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara swasembada.
Tantangan yang dihadapi Indonesia terutama pada ketersediaan lahan dan risiko dalam proses produksi pangan. Di samping itu, pangan lokal juga harus menjadi strategi utama dari swasembada pangan.(AP/AFP/JOS/ATK/ISW/DHF)
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Powered by Blogger.