Akta Lahir Elektronik Diluncurkan

JAKARTA – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta segera meluncurkan program akta kelahiran onlineakhir tahun ini, di enam rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan mengatakan, akta kelahiran merupakan urusan administrasi kependudukan yang wajib dilakukan oleh seluruh warga DKI Jakarta.

Pasalnya, dokumen akta kelahiran merupakan pengakuan perwujudan kelahiran seseorang terkait dengan nama,asal-usul,dan silsilah. Selain itu di akta kelahiran memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga orangtua. “Ini untuk memudahkan pendaftaran sehingga semua orang yang lahir di Jakarta akan otomatis terdaftar,”ujarnya.

Menurut dia, akta kelahiran merupakan administrasi awal bagi urusan administrasi lainnya.Akta kelahiran juga berfungsi sebagai perlindungan kepada anak dengan melegalkan secara hukum peristiwa kelahiran anak sehingga dapat mencegah pencurian anak.

Selain itu, pengurusan akta kelahiran merupakan penerapan dari Undang-Undang No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengaplikasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 4/2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta.Di kedua peraturan tersebut dinyatakan setiap orang harus mempunyai NIK dan akta kelahiran.

“Kami akan mulai di rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta dan puskesmas yang melakukan fungsi pelayanan kelahiran. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa di-launching,” paparnya. Sistem ini akan diprogramkan online dengan kelurahan sehingga akta kelahiran bisa langsung didapatkan di rumah sakit atau puskesmas tanpa mendatangi lagi kelurahan setempat.

Sistem integrasi ini secara otomatis membuatkan NIK anak dan data kependudukan dan bisa langsung dimasukkan dalam KK orang tuanya. “Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi. Karena masyarakat tidak perlu bolak-balik, cukup di tempat peristiwa kelahiran itu terjadi, akta bisa didapatkan."

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendukung rencana Dinas Dukcapil membuat akta online. Namun, dia berharap pembuatan akta online tersebut dapat menyentuh semua kalangan. “Karena banyak masyarakat yang justru tidak mengerti dengan hal ini sehingga harus menyentuh hingga ke bawah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga menyarankan kalau Dukcapil harusnya bisa merangkul para bidan yang ada di pelosok kampung. Sebab,masyarakat bawah lebih memilih menggunakan jasa bidan untuk melahirkan dibandingkan ke puskesmas. “Saya rasa perlu ada kerja sama dengan para bidan, karena di perkampungan banyak juga yang lebih memilih bidan dibandingkan ke rumah sakit atau puskesmas,” tandasnya.

Salah satu petugas puskesmas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Amril Muhammad mengatakan,pihaknya sudah mendengar kabar tersebut. Namun, sampai kemarin belum ada penambahan perlengkapan terkait penggunaan sistem online. “Namun, kalau memang untuk pelayanan, makakami siap,” tandasnya. (Koran SI/Koran SI/ram)

Read more »

Walah... XXX Masuk Daftar Pemilih Pilgub Jateng

SRAGEN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menemukan banyak nama-nama misterius dalam daftar calon pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013.

Parahnya, nama aneh yang ditemukan, seperti Mr X, Mr XX, Mr XXX, Mr Doble, GI, SI, TOR, FJT, dan ATK juga memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Nama-nama calon pemilih misterius tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Desa Sepat, Pilang, Sidodadi dan Jati Kecamatan Masaran melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap DP4. Lebih mengejutkan lagi, nama-nama misterius tersebut seluruhnya memiliki NIK," papar Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki, Selasa (5/2/2013).

Untuk itu, sejumlah nama calon pemilih yang masuk DP4 harus dilakukan pencocokan dan penelitian. Pihaknya menduga, masih ada temuan serupa yang terjadi di kecamatan lain.

"Atas temuan nama-nama misterius itu, panwaslu segera memanggil pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sragen untuk mengklarifikasi data kependudukan. Kenapa sampai ada nama-nama misterius masuk sebagai calon pemilih, apakah ada kesengajaan atau tidak," ujarnya penuh tanya.

Hasil dari klarifikasi tersebut akan dijadikan pegangan Panwaslu Sragen untuk mengambil langkah setelah melaporkan penemuan tersebut kepada Bawaslu.

Read more »

BKKBN Minta Peningkatan Status jadi Kementerian

BATAM - Lemahnya koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar lembaga yang mengemban pelaksanaan program kependudukan dan KB membuat upaya pengendalian penduduk terhambat. Selain itu, terkadang usaha untuk menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai penunjang Undang-Undang menemui jalan buntu.

Sebut saja peraturan pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang hingga saat ini masih belum terealisasi.

“Bukan soal lambat, tapi karena memang banyak kendala untuk menerbitkan PP salah satunya persoalan kelembagaan yang tidak kuat,” kata Sekertaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sudibyo Alimoeso di Batam, Jumat (9/12/2011).

Sudibyo menambahkan, persoalan kelembagaan ini bisa diselesaikan bila ada terobosan, salah satunya dengan meningkatkan status BKKBN menjadi setingkat kementerian.

Sementara itu, anggota komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan, usulan peningkatan status adalah hal yang wajar. "Peningkatan status itu tentunya akan membuat BKKBN menjadi baik dan memiliki otonomi yang kuat. Tidak tergantung, DPR tentunya akan sangat mendukung hal ini,”kata Sri.

Namun, Sri mengatakan untuk peningkatan status diperlukan perubahan atas Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 terlebih dahulu. "Peningkatan status memang belum disampailan ke pemerintah. Yang pasti harus diubah dulu Undang-Undang nomor 52 yang memuat status BKKBN," katanya.

Untuk diketahui, Saat ini berdasarkan Perpres nomor 62 tahun 2010, BKKBN berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sebelumnya BKKBN merupakan badan otonom.

Read more »

Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan

Keluarga Berencana (KB) akan terlintas image bahwa dalam memiiki anak cukup dua saja dan sebisa mungkin menciptakan keluarga kecil agar bahagia sejahtera. Tetapi setelah saya mengikuti semiinar selama kurang lebih 2 jam bersama BKKBN 19/06 lalu, saya menjadi lebih paham bahwa Keluarga Berencana itu tak sekadar mempunyai keluarga kecil.

Ibu Ninuk (Kompas) Prof Fasli (BKKBN) Bang Isjet (Kompasiana)

Dengan Narasumber kepala BKKBN Prof.dr.H.Fasli Jalal, Sp.GK, Phd di Tartine FX. Kami diberikan pengetahuan luas terkait kependudukan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan kependudukan ini sangat berdampak terhadap kualitas pembangunan bangsa. Karena ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk yang tinggi terhadap kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan yang layak akan menjadi masalah jika pemerataannya kurang.

Isu kependudukan telah lama menadi perhatian negara, Meskipun baru dimulai pada zaman Orde Baru (1970an).

Pada zaman Hindia Belanda, diberlakukan solusi Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Pada era Soekarno program Transmigrasi dilakukan pada Taun 1950an dan mendukung pro-natalis yaitu mendukung masyarakat untuk berketurunan banyak agar negara cepat berkembang penduduknya. Namun di era Soeharto berlawanan, menjadi Antinatalis.

Kebijakan Antinatalis yang menjadikan KB sebagai program Nasional cukup berhasil di era kepemimpinan Soeharto. Sebab berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk. Terbukti dengan melesetkan perkiraan ahli, Widjojo Nitisastro yang memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 350 Juta pada Tahun 2000 dan natanael Iskandar memperkirakan penurunan pada jumlah 280 Juta jiwa. Nyatanya pada Tahun 2000 tercatat hanya 206 Juta jiwa saja atau berhasil dicegah 74 Juta-144 juta kelahiran dalam 30 tahun.

Kebijakan KB banyak dkritik serta menjadi pertentangan hati nurani bagi sebagian masyarakat. Karena dianggap menghalangi hak asasi untuk reproduksi. Terutama bagi kaum perempuan.

Prof.dr.Fasli Jalal mengemukakan “ Apa yang sering diungkapkan sebagian masyarakat yang memberikan pandangan, bahwa mempunyai anak adalah hak indvidu yang bebas dilakukan adalah tidak mempunyai alasan dasar. Sebab orangtua yang demikian tak memikirkan bagaimana kesejahteraan anak-anaknya kemudian hari dalam kondisi yang serba kekurangan.” Tambahya.

Alasan yang dikemukakan Prof.dr.Fasli Jalal adalah sangat mendasar. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang sedang dialami Bangsa Indonesia sangat tidak seimbang dengan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraannya. Secara realita masih tidak merata penyebaran penduduk untuk Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Masih banyaknya fasilitas kesehatan yang tak memadai dan tak dapat melayani masayarakat secara maksimal. Angka pengangguran semakin meningkat. Persaingan ketat dan hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Sebagian masalah yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tak seimbang adalah pernikahan dini. Terutama mindset pada masyarakat pedesaan yang masih terpaku pada adat. Juga remaja perkotaan yang melakukan pergaulan bebas. Sehingga pada saat mereka menikah belum siap secara psikologis dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan angka kawin-cerai meningkat. Sementara mereka masih punya tanggungan yang terabaikan. Begitu menikah lagi punya lagi anak yang semakin menjadi beban tanggungan hidupnya. Maka disarankan usia pernikahan ideal bagi laki-laki adalah usia 25 Tahun dan bagi perempuan 21 Tahun.

Usia perempuan 21 Tahun karena dianggap sudah lebih siap dalam rahimnya untuk menerima janin, pemikiranpun sudah lebih matang. Sedangkan laki-laki 25 Tahun usia idealnya untuk menikah karena laki-laki pada usia tersebut sudah bisa melindungi istri dengan rata-rata penghasilan dari pekerjaanya sudah layak menghidupi keluarga.

Dari segi urgensi, saya berpendapat bahwa KB adalah perlu didukung untuk menekan pertambahan penduduk yang tak seimbang dengan kualitas pendidikan, produktivitas dan kesejahteraannya. Karena dengan demikian, kesempatan negara untuk memberi celah pembangunan yang leluasa akan bisa dicapai.

BKKBN telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kompeten di berbagai daerah. Misalnya penyuluhan KB dengan bagi-bagi alat kntrasepsi gratis, konsultasi secara berkala kepada masyarakat. Bukan hanya itu, BKKBN juga bekerjasama dengan BNN untuk penyuluhan anti narkoba, memberi pelatihan bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas dan lain-lain. Jadi masalah kependudukan adalah masalah yang luas. Setiap masyarakat wajib ambil peran didalamnya agar program ini sukses dan dapat dirasakan dengan maksimal.

Yang perlu digarisbawahi pada saat ini adalah bangsa Indonesia harus bisa menumbuhkan sumber daya manusia berkualitas dengan meningkatkan pendidikan, memperbanyak skill dan membentuk moral yang luhur bagi masyarakatnya. Sebab dengan kondisi demikian, penduduk sebanyak apapun pertumbuhannya, akan menjadi seimbang pembangunannya. Dan segala kendala dapat di minimalisir.

Read more »

Program KB Berbasis Pasar Tradisional Diluncurkan

INDRALAYA, KOMPAS.com — Program Keluarga Berencana (KB) berbasis pasar tradisional diluncurkan di Pasar Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (12/12/2012).
Program bertajuk "Gerakan Pemberdayaan Keluarga Pas Sasaran (Gerebek Pasar)" ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan gerakan KB melalui pasar tradisional.
Acara yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu dihadiri camat dan lurah di seluruh Ogan Ilir. Selain itu, dibuka klinik KB gratis di mobil-mobil operasional.
Sebanyak 15 pria juga mendaftarkan diri untuk vasektomi. Selain gratis, para kaum lelaki yang menjalani operasi kecil di mobil operasional itu juga memperoleh Rp 150.000 per orang sebagai bantuan jatah hidup tiga hari.
"Ini karena mereka harus istirahat, tak bisa kerja tiga hari setelah operasi ini," kata Evi Siliviani, Kasubdit Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Sumsel.
Wakil Bupati Ogan Ilir Daud Hasyim mengatakan, gerakan ini diharapkan meningkatkan kemauan masyarakat untuk KB.
Melalui pasar, sosialisasi KB diharap lebih efektif mengingat pasar tradisional menjadi lokasi bertemunya masyarakat dari berbagai kalangan.
Program ini juga diharapkan bisa menjadi proyek percontohan untuk Indonesia. Saat ini, pertambahan penduduk di Indonesia sekitar empat juta setahun. Pertumbuhan penduduk dinilai perlu segera diredam.

Read more »