Dalam beberapa tahun ke depan Indonesia diperkirakan akan menghadapi persoalan kependudukan. Bangsa ini diprediksi akan menghadapi triple burden, yakni peningkatan jumlah penduduk balita, remaja, dan lanjut usia (lansia). Hal itu terjadi karena tingkat kesehatan penduduk semakin baik. Tapi, di sisi lain, jika kondisi seperti itu tidak diimbangi dengan upaya meredam tingkat kelahiran, Indonesia tentu akan menghadapi lonjakan jumlah penduduk.
Berbagai persoalan kependudukan itu menjadi tantangan bagi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang baru, Fasli Jalal. Fasli memiliki tugas berat untuk bisa meredam jumlah penduduk dengan membangkitkan kembali program keluarga berencana (KB).
Pada Kamis (13/6), Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi melantik Fasli sebagai Kepala BKKBN. Dia menggantikan Sugiri Syarief yang pensiun tahun lalu. Sebagai pejabat baru, Fasli diminta untuk membuat kebijakan strategis dalam menangani masalah kependudukan dan program KB, yang hingga kini pencapaiannya belum menggembirakan. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Fasli.
Sebagai seorang dokter, Fasli tentu paham betul tentang masalah kesehatan. Namun, fungsi dan tugas utama badan itu tidak melulu persoalan kesehatan. Tantangan utama yang harus diselesaikan kepala BKKBN yang baru adalah masalah kependudukan, terutama dari segi kuantitas. Soalnya, selama ini program KB sebagai upaya untuk meredam laju pertambahan penduduk berjalan stagnan.
Jika dilihat dari piramida penduduk, Indonesia diindikasikan mengalami lonjakan penduduk di usia balita, remaja, dan lansia. Dari total 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, sebesar 28 persen atau 64 juta adalah remaja, dan lansia sebanyak 18 juta. Ledakan penduduk itu terjadi karena angka kesuburan yang tidak berubah.
Angka kesuburan total (total fertility rate/TFR) selama 10 tahun terakhir tidak berubah, yaitu 2,6 per wanita usia 14 hingga 49 tahun. Sedangkan, angka fertilitas remaja (age specific fertility rate/ASFR) usia 15 hingga 19 tahun menurun sedikit, yakni dari 51 per 1.000 perempuan pada 2011 menjadi 48 per 1.000 perempuan pada 2012. Jadi, jika laju pertumbuhan penduduk tidak diredam dengan program KB, jumlah penduduk Indonesia akan tak terkendali.
Ledakan jumlah penduduk itu akan berdampak pada kualitas kesehatan, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar pula. Artinya, beban negara untuk memberi makan rakyatnya akan semakin besar.
Dampak yang paling terlihat jika ledakan penduduk tidak segera diatasi adalah persoalan sosial. Angka kemiskinan dan pengangguran akan terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga September 2012 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Sedangkan, angka pengangguran juga sangat besar, di mana pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang.
Ledakan jumlah penduduk juga berdampak pula pada kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia. United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2011 berada pada urutan 124 dari 187 negara dengan skor 0,617. Peringkat ini turun dari peringkat 108 pada 2010. Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam, yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar 0,483.
Data itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan menimbulkan berbagai persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Pemerintah akan semakin sulit untuk memperbaiki masalah kesehatan, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pangan, dan masalah lain jika jumlah penduduk terus bertambah tanpa kendali. Jika masalah kependudukan tidak bisa diatasi dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis sosial atau bahkan masalah disintegrasi bangsa.
Aspek kependudukan juga memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun bangsa yang mandiri. Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang mandiri jika sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai itu semua diperlukan sebuah komitmen dalam mengatur jumlah penduduk.
Kita tentu berharap agar Kepala BKKBN yang baru, Fasli Jalal dapat bekerja keras dalam menyukseskan kembali program KB sebagai upaya meredam laju pertumbuhan penduduk. Program KB itu utamanya harus ditujukan kepada remaja dan keluarga muda, sebagai kelompok masyarakat yang berpotensi menambah jumlah penduduk. Tentunya, kerja sama semua pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengendalikan angka pertumbuhan penduduk.
-BeritaSatu.com
Berbagai persoalan kependudukan itu menjadi tantangan bagi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang baru, Fasli Jalal. Fasli memiliki tugas berat untuk bisa meredam jumlah penduduk dengan membangkitkan kembali program keluarga berencana (KB).
Pada Kamis (13/6), Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi melantik Fasli sebagai Kepala BKKBN. Dia menggantikan Sugiri Syarief yang pensiun tahun lalu. Sebagai pejabat baru, Fasli diminta untuk membuat kebijakan strategis dalam menangani masalah kependudukan dan program KB, yang hingga kini pencapaiannya belum menggembirakan. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Fasli.
Sebagai seorang dokter, Fasli tentu paham betul tentang masalah kesehatan. Namun, fungsi dan tugas utama badan itu tidak melulu persoalan kesehatan. Tantangan utama yang harus diselesaikan kepala BKKBN yang baru adalah masalah kependudukan, terutama dari segi kuantitas. Soalnya, selama ini program KB sebagai upaya untuk meredam laju pertambahan penduduk berjalan stagnan.
Jika dilihat dari piramida penduduk, Indonesia diindikasikan mengalami lonjakan penduduk di usia balita, remaja, dan lansia. Dari total 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, sebesar 28 persen atau 64 juta adalah remaja, dan lansia sebanyak 18 juta. Ledakan penduduk itu terjadi karena angka kesuburan yang tidak berubah.
Angka kesuburan total (total fertility rate/TFR) selama 10 tahun terakhir tidak berubah, yaitu 2,6 per wanita usia 14 hingga 49 tahun. Sedangkan, angka fertilitas remaja (age specific fertility rate/ASFR) usia 15 hingga 19 tahun menurun sedikit, yakni dari 51 per 1.000 perempuan pada 2011 menjadi 48 per 1.000 perempuan pada 2012. Jadi, jika laju pertumbuhan penduduk tidak diredam dengan program KB, jumlah penduduk Indonesia akan tak terkendali.
Ledakan jumlah penduduk itu akan berdampak pada kualitas kesehatan, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar pula. Artinya, beban negara untuk memberi makan rakyatnya akan semakin besar.
Dampak yang paling terlihat jika ledakan penduduk tidak segera diatasi adalah persoalan sosial. Angka kemiskinan dan pengangguran akan terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga September 2012 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Sedangkan, angka pengangguran juga sangat besar, di mana pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang.
Ledakan jumlah penduduk juga berdampak pula pada kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia. United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2011 berada pada urutan 124 dari 187 negara dengan skor 0,617. Peringkat ini turun dari peringkat 108 pada 2010. Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam, yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar 0,483.
Data itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan menimbulkan berbagai persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Pemerintah akan semakin sulit untuk memperbaiki masalah kesehatan, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pangan, dan masalah lain jika jumlah penduduk terus bertambah tanpa kendali. Jika masalah kependudukan tidak bisa diatasi dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis sosial atau bahkan masalah disintegrasi bangsa.
Aspek kependudukan juga memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun bangsa yang mandiri. Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang mandiri jika sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai itu semua diperlukan sebuah komitmen dalam mengatur jumlah penduduk.
Kita tentu berharap agar Kepala BKKBN yang baru, Fasli Jalal dapat bekerja keras dalam menyukseskan kembali program KB sebagai upaya meredam laju pertumbuhan penduduk. Program KB itu utamanya harus ditujukan kepada remaja dan keluarga muda, sebagai kelompok masyarakat yang berpotensi menambah jumlah penduduk. Tentunya, kerja sama semua pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengendalikan angka pertumbuhan penduduk.
-BeritaSatu.com
No comments:
Post a Comment