Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan

Keluarga Berencana (KB) akan terlintas image bahwa dalam memiiki anak cukup dua saja dan sebisa mungkin menciptakan keluarga kecil agar bahagia sejahtera. Tetapi setelah saya mengikuti semiinar selama kurang lebih 2 jam bersama BKKBN 19/06 lalu, saya menjadi lebih paham bahwa Keluarga Berencana itu tak sekadar mempunyai keluarga kecil.

Ibu Ninuk (Kompas) Prof Fasli (BKKBN) Bang Isjet (Kompasiana)

Dengan Narasumber kepala BKKBN Prof.dr.H.Fasli Jalal, Sp.GK, Phd di Tartine FX. Kami diberikan pengetahuan luas terkait kependudukan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan kependudukan ini sangat berdampak terhadap kualitas pembangunan bangsa. Karena ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk yang tinggi terhadap kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan yang layak akan menjadi masalah jika pemerataannya kurang.

Isu kependudukan telah lama menadi perhatian negara, Meskipun baru dimulai pada zaman Orde Baru (1970an).

Pada zaman Hindia Belanda, diberlakukan solusi Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Pada era Soekarno program Transmigrasi dilakukan pada Taun 1950an dan mendukung pro-natalis yaitu mendukung masyarakat untuk berketurunan banyak agar negara cepat berkembang penduduknya. Namun di era Soeharto berlawanan, menjadi Antinatalis.

Kebijakan Antinatalis yang menjadikan KB sebagai program Nasional cukup berhasil di era kepemimpinan Soeharto. Sebab berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk. Terbukti dengan melesetkan perkiraan ahli, Widjojo Nitisastro yang memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 350 Juta pada Tahun 2000 dan natanael Iskandar memperkirakan penurunan pada jumlah 280 Juta jiwa. Nyatanya pada Tahun 2000 tercatat hanya 206 Juta jiwa saja atau berhasil dicegah 74 Juta-144 juta kelahiran dalam 30 tahun.

Kebijakan KB banyak dkritik serta menjadi pertentangan hati nurani bagi sebagian masyarakat. Karena dianggap menghalangi hak asasi untuk reproduksi. Terutama bagi kaum perempuan.

Prof.dr.Fasli Jalal mengemukakan “ Apa yang sering diungkapkan sebagian masyarakat yang memberikan pandangan, bahwa mempunyai anak adalah hak indvidu yang bebas dilakukan adalah tidak mempunyai alasan dasar. Sebab orangtua yang demikian tak memikirkan bagaimana kesejahteraan anak-anaknya kemudian hari dalam kondisi yang serba kekurangan.” Tambahya.

Alasan yang dikemukakan Prof.dr.Fasli Jalal adalah sangat mendasar. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang sedang dialami Bangsa Indonesia sangat tidak seimbang dengan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraannya. Secara realita masih tidak merata penyebaran penduduk untuk Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Masih banyaknya fasilitas kesehatan yang tak memadai dan tak dapat melayani masayarakat secara maksimal. Angka pengangguran semakin meningkat. Persaingan ketat dan hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Sebagian masalah yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tak seimbang adalah pernikahan dini. Terutama mindset pada masyarakat pedesaan yang masih terpaku pada adat. Juga remaja perkotaan yang melakukan pergaulan bebas. Sehingga pada saat mereka menikah belum siap secara psikologis dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan angka kawin-cerai meningkat. Sementara mereka masih punya tanggungan yang terabaikan. Begitu menikah lagi punya lagi anak yang semakin menjadi beban tanggungan hidupnya. Maka disarankan usia pernikahan ideal bagi laki-laki adalah usia 25 Tahun dan bagi perempuan 21 Tahun.

Usia perempuan 21 Tahun karena dianggap sudah lebih siap dalam rahimnya untuk menerima janin, pemikiranpun sudah lebih matang. Sedangkan laki-laki 25 Tahun usia idealnya untuk menikah karena laki-laki pada usia tersebut sudah bisa melindungi istri dengan rata-rata penghasilan dari pekerjaanya sudah layak menghidupi keluarga.

Dari segi urgensi, saya berpendapat bahwa KB adalah perlu didukung untuk menekan pertambahan penduduk yang tak seimbang dengan kualitas pendidikan, produktivitas dan kesejahteraannya. Karena dengan demikian, kesempatan negara untuk memberi celah pembangunan yang leluasa akan bisa dicapai.

BKKBN telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kompeten di berbagai daerah. Misalnya penyuluhan KB dengan bagi-bagi alat kntrasepsi gratis, konsultasi secara berkala kepada masyarakat. Bukan hanya itu, BKKBN juga bekerjasama dengan BNN untuk penyuluhan anti narkoba, memberi pelatihan bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas dan lain-lain. Jadi masalah kependudukan adalah masalah yang luas. Setiap masyarakat wajib ambil peran didalamnya agar program ini sukses dan dapat dirasakan dengan maksimal.

Yang perlu digarisbawahi pada saat ini adalah bangsa Indonesia harus bisa menumbuhkan sumber daya manusia berkualitas dengan meningkatkan pendidikan, memperbanyak skill dan membentuk moral yang luhur bagi masyarakatnya. Sebab dengan kondisi demikian, penduduk sebanyak apapun pertumbuhannya, akan menjadi seimbang pembangunannya. Dan segala kendala dapat di minimalisir.