Polisi periksa Dinas Kependudukan soal sindikat penjualan bayi

Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat hari ini meminta keterangan beberapa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Permintaan keterangan ini berkaitan dengan pemalsuan dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan passport.

"Hari ini empat atau lima. Mungkin kalau tidak hari ini besok, tapi sudah kita panggil," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Suntana di Mapolres Jakarta Barat, Senin (11/2).

Suntana menjelaskan, sampai saat ini polisi masih menelusuri bagaimana sindikat penjulan bayi tersebut mendapatkan surat dan dokumen.

"Sampai sekarang kita masih mencari keterangan, apabila di kemudian hari terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen, akan kita proses," ujar Suntana.

Dia menjelaskan, baik yang memalsukan atau yang membantu memalsukan juga akan diproses.

"walaupun itu melibatkan petugas dari instansi yang terkait."

Beberapa dokumen yang menjadi barang bukti berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan passport.

"Ada surat-surat asli, tapi data-datanya palsu, seperti passport. Passport-nya itu asli. Tapi kan belum tentu, tapi kan dari pihak imigrasi ada syarat-syaratnya," imbuh Suntana.

Salah satu petugas Dukcapil yang akan dimintai keterangan adalah Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat Mohammad Hatta.

Read more »

Perempuan Manado Kian Sering Gugat Cerai

MANADO, KOMPAS.com- Angka perceraian di Kota Manado terus meningkat dalam kurun setahun ini. Dinas Catatan Sipil Kota Manado mencatat, hingga pertengahan Juli tercatat 148 kasus perceraian, naik hampir 40 persen dari angka perceraian tahun 2011.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Ventje Pontoh, Sabtu (15/9/2012), mengungkap, kenaikan angka perceraian terjadi di kalangan keluarga muda berusia 18-35 tahun.
"Persoalan kecil (rumah tangga) dapat memicu perceraian. Banyak pasangan muda yang emosional menyikapi hidup berumah tangga," katanya.
Ia menyebut persoalan kecil seperti sikap cemburu

dari masing-masing pasangan, tetapi lebih banyak gugatan cerai dilakukan oleh para wanita.
Data dari Pengadilan Agama Manado menyebutkan, selama kurun waktu dua tahun 2009 dan 2010 terjadi 472 kasus perceraian, berbading lurus dengan data perceraian di Pengadilan Negeri Manado sebanyak 479 kasus.
Novry Oroh, hakim di Pengadilan Negeri Manado, menambahkan, sikap cemburu buta dari perempuan terhadap pasangannya dominan dalam kasus perceraian. Penyebab lainnya seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.
"Bayangkan karena sebuah SMS, sang istri langsung menggugat suaminya. Pasangan muda (terutama perempuan) yang emosional menyikapi hidup berumah tangga," katanya.
Menurut Oroh, semua kasus yang masuk ke pengadilan negeri hampir semua berujung perceraian. "Setiap kasus kami menawarkan perdamaian (rujuk) tetapi hanya sedikit yang rujuk kembali. Dari 20 kasus hanya satu yang berdamai," katanya.

Read more »

BKKBN Gandeng UNS Tangani Masalah Kependudukan

SOLO - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk berkerjasama dalam penanganan masalah kependudukan.

Terutama dalam penelitian dan penyediaan data kependudukan hingga sosialisasi kepada masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama antara UNS dengan BKKBN di Gedung Rektorat UNS, Solo, Senin (20/5/2013).

UNS diwakili oleh Pembantu Rektor II UNS, Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH dan BKKBN diwakili oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Wendy Hartanto.

Pada kesempatan itu, Jamal mengatakan bahwa UNS memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan penelitian di bidang kependudukan, seperti Pusat Pengembangan Kependudukan (PPK) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

"Selain itu, di antara sembilan fakultas di UNS ada enam fakultas yang telah menerapkan mata kuliah kependudukan sebagai mata kuliah wajib," jelas Pembantu Rektor II UNS.

Terkait dengan kerjasama itu, Jamal mengatakan bahwa untuk membantu sosialisasi kependudukan, saat ini UNS telah menyiapkan sebanyak 5.000 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat melaksanakan KKN pada Agustus 2013 mendatang.

Sementara itu, Wendy Hartanto mengatakan bahwa ketersediaan data dan penelitian adalah penting untuk dapat menyelesaikan masalah kependudukan. Oleh karena itu, BKKBN mengandeng perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah UNS untuk membantu menyediakan data dan penelitian, bahkan sekaligus sosialisasi kependudukan. (ade)

Read more »

BKKBN Borong Kondom Rp25 M, untuk Siapa?

MATARAM - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief menegaskan kembali bahwa tidak ada pembagian kondom secara massal, seperti yang disebut-sebut bakal jadi salah satu program Menteri Kesehatan yang baru, Nafsiah Mboi.

Seperti diungkapkan Sugiri usai temu kader PLKB di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Menteri Kesehatan tidak pernah mengatakan akan membagikan kondom gratis secara massal.

"Kalau kondom yang dibagikan oleh BKKBN, dibagikan kepada remaja berisiko. Kalau kita dikatakan membantu penanggulangan HIV/AIDS, itu bagiannya saja," katanya, Rabu (27/6/2012).

Menurut Sugiri, pembagian kondom kepada remaja berisiko dalam usia subur dilakukan karena belum semua remaja sadar akan risiko seks bebas.

"Itu perlu, tidak semua kan imannya baik," sambungnya.

BKKBN, lanjut Sugiri, menganggarkan Rp25 miliar untuk belanja kondom pada angaran tahun 2012. Kondom yang dibeli sebanyak 415 ribu gros. "Dan ingat, itu produk dalam negeri," tutupnya.  (sus)

Read more »

Indonesia Terancam Alami Ledakan Penduduk

GRESIK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, mengatakan Indonesia belum mengalami ledakan penduduk. Namun, hal itu bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi sejak saat ini.

"Di Indonesia sendiri ledakan penduduk belum terjadi tapi tanda-tanda ke arah sana ada," kata Sugiri di Gresik, Jawa Timur, Jumat (11/5/2012).

Kata dia, tanda itu muncul dari beberapa hal. Pertama, vertilitas Indonesia sejak 2002 ke 2007 mengalami stagnasi. Kalau program KB tidak direvitalisasi pasti akan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk. "Itu akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang sangat bermakna," ucapnya.

Tanda yang kedua, tambahnya, struktur penduduk usia balita di Indonesia masih tinggi. "Rasio sudah mengatakan sekitar 20 persen itu adalah cukup besar ini sebuah pertanda bahwa pertumbuhan masih tinggi," cetusnya.

Tanda terakhir adalah jumlah generasi muda masih cukup besar sekitar 64 juta. Sugiri khawatir jika 64 generasi muda tak menghiraukan program Keluarga Berencana (KB) maka berapa besar anak yang dilahirkan oleh 64 juta generasi muda.

"Ini tentu akan menghasilkan pertumbuhan lebih besar lagi. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai ada ledakan penduduk," paparnya.

Read more »